Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1969-1996

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1969-1996

Pada tahun 1969-1996, produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia meningkat dari Rp49,445 miliar (1969) menjadi Rp298.030 miliar (1996), dengan pertumbuhan rata-rata 6,87% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan yang mencengangkan ini, Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara di Asia yang digambarkan sebagai ‘Perekonomian Asia Berkinerja Tinggi’ (Bank Dunia, 1993: 1).

Perjalanan perekonomian Indonesia yang mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi, pada periode:

1. Stabilisasi dan Rehabilitasi (1967-1972)

Untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat terhenti pada paruh pertama tahun 1960-an, pemerintah orde baru yang baru saja berkuasa meluncurkan berbagai program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Pada saat itu, pemerintah menempuh kebijakan eksternal yang moderat, yang ditandai antara lain dengan peningkatan utang luar negeri, kebijakan substitusi impor dalam perdagangan, liberalisasi penanaman modal asing dan domestik, dan penyesuaian nilai tukar terhadap dolar AS 21 Desember 1971 dan kebijakan rasionalisasi beberapa BUMN (Pangestu, 1996).

Dalam waktu yang relatif singkat, berbagai upaya di atas mampu memulihkan perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat pada pertumbuhan utang luar negeri sekitar 20,52%, penanaman modal asing langsung sebesar 7,13% dan ekspor neto sebesar 30,44% per tahun pada tahun 1968-1972. Kemajuan di sektor-sektor yang berbeda ini pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi bahkan dengan angka pertumbuhan dua digit. Selama fase stabilisasi dan rekonstruksi, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,23% per tahun, dengan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 1967 (2,29%) dan tertinggi pada tahun 1969 (11,11%).

2. Zaman Keemasan Minyak (1973-1982)

Era oil boom 1973-1982 masih ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi rata-rata 7,37% per tahun. Fluktuasi eksternal berupa kenaikan harga minyak yang sangat tajam di pasar internasional dapat disebut sebagai titik awal untuk menciptakan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Ketika dunia mengalami krisis energi pada tahun 1973, harga minyak naik sangat tinggi, itulah sebabnya peristiwa ini dikenal sebagai booming minyak pertama. Pada tahun 1973, minyak mentah Indonesia mengalami empat kali kenaikan harga, dari $3,73 (April) menjadi $4,75 (Oktober), $6,00 (November) dan $10,80 per barel (Desember). (Alkadri, 1990). Keuntungan dari minyak memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1973, perekonomian tumbuh sebesar 11,31%, tingkat tertinggi yang pernah dicapai rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

1979-1980 terjadi volatilitas lebih lanjut dalam harga minyak (second oil boom) karena kekurangan minyak global (Alkadri, 1990). Pada bulan April 1978, harga minyak mentah Indonesia sekitar $15,65, tetapi setahun kemudian hampir dua kali lipat menjadi $29,5 per barel.

Kenaikan harga terus mencapai $35 per barel pada tahun 1981 dan berlanjut hingga Oktober 1982.

3. Fase Gejolak Eksternal (1983-1986)

Setelah pertumbuhan Indonesia yang meyakinkan pada dua periode sebelumnya, Indonesia menghadapi kenyataan pahit pada periode ketiga, yaitu fase gejolak eksternal (1983-1986): pertumbuhan ekonomi hanya naik menjadi 4,88% per tahun, tahun runtuh.

Penurunan laju pertumbuhan selama periode ketiga tersebut di atas masih terkait dengan perkembangan harga minyak. Setelah harga minyak Indonesia mencapai $35 pada tahun 1982, mulai turun menjadi $29,53 (1983 dan 1984), kemudian menjadi $28,53 (1985), dan kemudian turun menjadi $21,00 (Januari). 1986), $14,45 (Maret 1986) dan akhirnya mencapai titik terendah $9,83 per barel pada Agustus 1986.

Penurunan ini mau tidak mau menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah. Investasi dan impor menunjukkan hal yang sama. FDI yang disetujui menurun dari $2.471 juta (1983) menjadi $848 juta (1986), menghasilkan pertumbuhan negatif sebesar 19,06% per tahun. Sementara itu, PMDN awalnya menerima dari Rp. 6,476 miliar (1983) menjadi Rp. 2,109 miliar (1984) kemudian merangkak kembali menjadi Rp. 4,412 miliar (1986). Pada saat yang sama, impor turun dari $ 17,726 juta menjadi $ 11,938 juta, pertumbuhan negatif 9,36% per tahun. Meski pemerintah masih mampu memperoleh utang luar negeri sebesar 16.592 juta euro, kolapsnya pertumbuhan ekonomi tak bisa diselamatkan.

4. Era kebangkitan ekspor nonmigas (1987-1996)

Sejak tahun 1987 Indonesia terus menempuh kebijakan reformasi, meskipun masih terkesan “setengah serius”. Hal ini terlihat dari pengguliran serangkaian kebijakan deregulasi di berbagai bidang, walaupun masih didominasi oleh sektor moneter. Berawal dari pengguliran paket deregulasi Juli 1987 hingga paket deregulasi Juni 1996, sektor investasi (PMA dan PMDN) dan perdagangan luar negeri (ekspor nonmigas) mampu tumbuh sekitar 51,35% dan 19,79% per tahun. Di sisi lain, utang luar negeri (pemerintah dan swasta) tumbuh cukup besar, sekitar  11,70%.
Alhasil, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dari 4,93% (1987) menjadi 8,21% (1995) dan 7,82% (1996). Menurut para pengamat ekonomi, relatif tingginya tingkat pertumbuhan tahun 1995 dan 1996 terutama didorong oleh kenaikan yang cukup besar dalam konsumsi dan investasi. Secara rata-rata, selama 1987-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih hingga 6,90% per tahun. Sumber Rangkuman Terlengkap : SeputarIlmu.Com