Arsip Infografis – Selama lebih dari tujuh puluh tahun Singapura menguasai wilayah kendali Udara Republik Indonesia di kawasan Natuna atau FIR. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ini tentu cukup memprihatinkan karena kita dianggap tidak kompeten mengelola kawasan udaranya sendiri bahkan jika pesawat TNI Angkatan Udara lewat harus meminta izin otoritas Singapura meskipun hanya lewat di atas wilayah yang menjadi kedaulatan kita.

Sejarah-awal-mula-fir

Setelah perjuangan panjang akhirnya pada 25 Jan 2021 Indonesia berhasil mengambil alih wilayah kendali udara atau FIR. Bagaimana sejarah semua ini bermula?

Menurut laporan dari CNN Indonesia wilayah kendali informasi udara atau FIR Natuna diambil alih Singapura sejak 1946. Salah satu alasannya karena Indonesia belum memiliki kompetensi dari berbagai aspek mengenai kontrol udara.

Keputusan itu melalui International Civil Aviation organization atau ISO saat Indonesia baru menginjak satu tahun merdeka. Selain itu penetapan kapling-kapling pelayanan navigasi udara sudah terbentuk pada tahun 1945 saat Indonesia baru merdeka.

Efek samping beras merah

Pengelolaan ruang udara di blog ABC oleh Malaysia dan Singapura sudah dilakukan sejak tahun 1944. Kedua negara ini masih menjadi bagian dari kekuasaan Inggris saat itu. Ruang udara di Batam dan Natuna adalah bagian dari VIR blok A. Selain itu terdapat pula Blok B dan C yang berada di atas perairan Natuna.

Sektor Amencakup wilayah udara di atas delapan kilometer sepanjang Batam dan Singapura. Sektor B mencakup kawasan udara di atas Tanjungpinang dan juga Karimun. Sementara itu sektor C yang berada di wilayah udara Natuna dibagi menjadi dua.

Singapura mengendalikan diatas 24.500 kaki sedangkan Malaysia di bawah 24.500 kaki. Salah satu implementasi penguasaan FIR oleh Singapura adalah saat penerbang TNI-AU harus mengantongi izin dari menara kendali penerbangan Bandara Internasional Changi untuk bisa lepas landas atau mendarat hingga menentukan rute bahkan ketinggian dan kecepatan terbang.

Sejak tahun 1990 upaya negosiasi Indonesia dengan Singapura untuk mengambil alih ruang kendali FIR di perairan Natuna terus dilakukan. Pada Januari 2012 tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura bahwa VIR di wilayah Kepulauan Riau yang dikuasai Singapura akan dikembalikan ke Indonesia.

Salah satu dasar hukum pengambilalihan FIR ialah undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009 soal penerbangan. Undang-undang ini kemudian ditandatangani presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada Januari 2009. Tiga tahun kemudian pada tahun 2015 Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mempersiapkan keperluan agar Indonesia mampu mengelola sendiri ruang udara.

Presiden Jokowi saat itu menargetkan dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun lagi Kemenhub dan TNI mampu memodernisasi peralatan dan kemampuan personilnya. Pengelolaan ruang udara menekankan soal keselamatan sebab VIR digunakan oleh penerbangan sipil.

Pada November 2015, RI telah mempersiapkan semua persiapan teknis untuk mengambil FIR yang saat itu dipegang Singapura. Termasuk menyerahkan road map atau peta jalan ke negara tersebut Malaysia.

Singapura juga tidak keberatan jika Indonesia mengambil alih VIR wilayah udara Kepulauan Riau kerap menjadi lintasan favorit pesawat asing termasuk jet tempur Singapura.

Menurut laporan dari CNN Indonesia saat wawancara dengan komandan pangkalan TNI AU Tanjungpinang. Letkol penerbang I Ketut Wahyu Wijaya mengatakan pesawat tempur Singapura sering nampak berlatih di utara Pulau Bintan yang berdekatan dengan Singapura.

Singapura mengklaim berlatih di wilayah militer atau military training area atau MTA yaitu zona udara RI yang bisa digunakan Singapura untuk latihan militer. Hal ini karena mereka tidak mempunyai ruang yang lapang untuk berlatih. Masalahnya perjanjian MTA antara Indonesia dan Singapura habis pada tahun 2021.

Jakarta tidak memperpanjang kesepakatan itu sebab merasa dirugikan namun Singapura memaksa MTA merupakan wilayah berbahaya sehingga harus dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata mereka.

Singapura mencari celah agar bisa menerbangkan pesawat tempur mereka ke wilayah udara RI. Celah itu berasal dari hak Singapura mengatur ruang udara atau FIR Indonesia di sekitar kepulauan Riau.

Kemudian pada tahun 2018 Menteri Pertahanan saat itu Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa upaya pemerintah atas FIR tidak bisa dilakukan secepatnya dan baru selesai pada 2021.

Pada September 2019 lalu pemerintah menyatakan sudah ada kerangka negosiasi ruang kendali udara antara Indonesia dan Singapura. Kemudian pada 7 Oktober tim teknis dari masing-masing negara sudah bertemu. Lalu pada tahun 2020 Kepala Badan Nasional pengelolaan perbatasan ketika itu Tito karnavian mengatakan bahwa FIR masih menjadi persoalam antara Indonesia dengan negara tetangga.

Selama ini Pemerintah juga melalui mengko kemaritiman telah membentuk tiga tim untuk mengambil alih ruang kendali udara dari Singapura. Mereka terdiri dari tim teknis mencakup air navigation atau airnav, komando pertahanan udara nasional serta tim regulasi dan kementerian perhubungan.

Lalu ada juga tim diplomasi dari Kementerian Luar Negeri buat berunding dengan Singapura. Hal ini tidak lepas dari mandeknya proses pengambilalihan FIR oleh pemerintah Indonesia dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Meskipun demikian RI terus berusaha mengambil alih FIR melalui menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut binsar Panjaitan. Akhirnya Natuna resmi menjadi kendali Indonesia pada 25 Jan 2022 melalui perjanjian nota kesepahaman antara Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura.

Selama dan setelah penandatanganan FIR maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkupi seluruh teritorial Indonesia terutama Natuna dan Riau.

Demikian sekilas mengenai FIR Natuna yang sempat dikuasai oleh Singapura selama lebih dari 70 tahun.

kuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan